BUMD Bukan Ladang Politik: Waktunya Sumsel Utamakan Profesionalisme

Gandustv.com, Palembang – Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada 16 Juli 2025 menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Dalam data yang disampaikannya, dari 1.091 BUMD yang ada, 300 mengalami kerugian dengan nilai total mencapai Rp5,5 triliun. Salah satu penyebab utamanya, menurut Tito, adalah penempatan tim sukses politik dalam struktur direksi dan komisaris yang tidak profesional. “Kalau nggak profesional, jadi beban,” tegas Tito, seperti dilaporkan detikNews (16/7/2025).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan amanat konstitusional dan perintah etika hukum tata kelola pemerintahan yang bersih. BUMD bukan sekadar entitas bisnis yang dikelola pemerintah daerah, melainkan bagian dari instrumen negara untuk mendorong kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Jangan sampai BUMD di Sumatera Selatan tersandera oleh kepentingan politik sesaat, terutama dalam proses penunjukan komisaris dan direksi.

Pemerintah daerah tidak boleh menjadikan BUMD sebagai tempat kompromi politik, karena itu sama saja dengan mengkhianati tujuan pembentukan BUMD itu sendiri. Prinsip keadilan, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas publik harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam penentuan pimpinan BUMD. Jika pelibatan publik tidak ditempuh, maka jangan salahkan rakyat ketika hilangnya kepercayaan terhadap BUMD menjadi masalah serius yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

Bila ini terjadi, kondisi ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang berakar pada politik balas budi. BUMD bukanlah milik segelintir orang yang dekat dengan penguasa, tetapi milik rakyat. Karena itu, rakyat berhak menuntut tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis pada kompetensi. Penempatan pejabat di BUMD harus melalui proses seleksi terbuka, objektif, dan dapat diawasi publik. Tidak boleh ada lagi pengangkatan berdasarkan kedekatan atau kepentingan elektoral.

Lebih dari itu, setiap warga Sumatera Selatan yang memiliki kapasitas, integritas, dan kapabilitas harus diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi menjadi komisaris maupun direksi. Tidak boleh ada ruang eksklusif hanya bagi mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan. Jika benar-benar ingin membangun BUMD yang sehat, maka prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi utama. Putra-putri terbaik Sumsel wajib diberi ruang, bukan disingkirkan hanya karena tidak punya akses politik.

Masalah ini bukan semata soal etika birokrasi, tapi juga menyangkut potensi pelanggaran hukum. Jika terjadi kerugian keuangan daerah akibat pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi syarat kompetensi, maka hal tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, kepala daerah yang secara sadar mengangkat orang-orang tidak layak ke posisi strategis berpotensi menanggung risiko hukum yang serius.

Mendagri sendiri mendorong lahirnya Undang-Undang khusus tentang BUMD, sebagai regulasi yang lebih tegas untuk mengatur sistem seleksi, evaluasi, dan pembubaran BUMD yang merugi. Namun, sambil menunggu regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD bisa bertindak lebih dulu. Dengan menyusun peraturan daerah atau keputusan gubernur yang mengatur mekanisme rekrutmen berbasis transparansi dan keterlibatan publik, Sumsel bisa menjadi contoh reformasi tata kelola BUMD di tingkat nasional.

Sudah saatnya BUMD tidak lagi dijadikan tempat pelarian bagi tim sukses atau kawan dekat kekuasaan. Sudah cukup kerugian yang ditanggung rakyat. Saatnya kita menata ulang arah pengelolaan BUMD agar sesuai dengan tujuan pendiriannya: untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan menghasilkan keuntungan yang adil. Reformasi BUMD adalah keniscayaan, dan momentum hari ini adalah waktu terbaik untuk memulainya.

Oleh: Adv. IDASRIL.SE.SH.MM.MH (Ketua Dewan Kehormatan Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) DPD Sumatera Selatan)