BERITA  

Aksi Unjuk Rasa Buruh Di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Di Kantor Disnaker Dan Di Kantor Gubernur Sumsel


Gandustv.com, Palembang – Aksi unjuk rasa di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, di kantor Disnaker Prov Sumsel dan di kantor Gubernur Sumsel tanggal 15 Juni 2022

Dalam menyikapi permasalahan tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota UMK di Sumatera Selatan maka seluruh pekerja atau buruh baik yang tergabung dalam anggota federasi Serikat Pekerja serikat buruh maupun yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja serikat buruh di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan menolak Upah Murah di Sumatera Selatan

Serta secara bersama-sama melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum untuk rasa/demokrasi dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

1. Permohonan perlindungan hukum dan keadilan,
2. Menuntut pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 91/PUU XVIII/2020,Tanggal:25 November 2021.
3. Menuntut PTUN Palembang memutuskan gugatan perkara upah minimum secara berdasarkan hukum dan berkeadilan bagi pekerja buruh,
4. Menuntut pembatalan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang Upah Minimum Kabupaten Kota se Sumatera Selatan.
5. Menuntut penerbitan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tentang kenaikan upah minimum kabupaten/kota Sumatera Selatan.
6. Menolak revisi undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang (PPP)
7. Menuntut pencabutan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta aturan pelaksana turunannya,
Menurut ketua KSPSI Sumsel Bpk. Alwi Sirojuddin saat diwawancarai awak media,tujuan dilakukan aksi demo hari ini yaitu menuntut rasa keadilan bagi pekerja/buruh.semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memutuskan permasalahan ketenagakerjaan sangat tidak berpihak dengan kaum buruh terutama masalah upah minimum kabupaten/kota yang tidak ada kenaikan, pungkasnya.
Selanjutnya Wakil Ketua Federasi RTMM SPSI, Bung Sopan Sofyan sekaligus Orator pada aksi tersebut menambahkan, bahwa induk permasalahan ini adalah undang-undang Omnibuslaw beserta turunannya yang masih dipakai oleh pemerintah, padahal sudah jelas bahwa putusan MK 25 November 2021 menyatakan undang-undang tersebut beserta turunannya (Inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945). Jadi seharusnya dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis maka UU Omnibuslaw beserta turunannya tidak boleh dipakai,namun pada kenyataanya tetap saja pemerintah melegalkan UU tersebut.
Untuk itu aksi hari ini dilakukan agar para pihak eksekutif segera memenuhi tuntutan para pekerja/buruh.
“Apabila aspirasi pekerja buruh Sumatera Selatan tidak dipenuhi ataupun tidak ditindak lanjuti maka guna memperjuangkan kesejahteraannya seluruh pekerja atau buruh baik yang tergabung dalam anggota federasi Serikat Pekerja atau serikat buruh maupun yang tergabung dalam konfederasi Serikat Pekerja serikat buruh di Provinsi Sumatera Selatan tersebut akan kembali melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi lanjutan dengan massa yang lebih besar atau yang lebih banyak, GEPBUK SUMSEL (Gerakan pekerja/buruh untuk keadilan) akan kembali ke jalanan”, pungkasnya.
Saat penyampaian aksi di kantor gubernur, seluruh anggota serikat buruh/pekerja merasa kecewa dikarenakan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru tidak dapat menemui massa aksi, hanya diwakilkan oleh Kadisnaker Provinsi Sumsel Bpk. Khoimudin.