Gandustv.com, MUBA – Ketua Aliansi, Ardiansyah, membantah pemberitaan yang menyebut puluhan kendaraan angkutan minyak ilegal yang sebelumnya berada di halaman Makodim 0401/Musi Banyuasin (Muba) menghilang secara misterius.
Ardiansyah menegaskan, kendaraan-kendaraan tersebut bukan hilang ataupun dibawa ke tempat yang tidak jelas, melainkan telah diarahkan melalui badan usaha resmi untuk masuk ke dalam sistem tata kelola minyak rakyat.
Klarifikasi tersebut disampaikan Ardiansyah kepada salah satu media pada Senin (16/11/2026), menyusul pemberitaan mengenai tidak terlihatnya puluhan armada pengangkut minyak di halaman Makodim 0401/Muba.
“Angkutan minyak yang berada di halaman Kodim itu sebenarnya mobilnya sudah kami arahkan kembali ke negara melalui badan usaha yang resmi, yakni Badan Kemitraan Usaha (BKU),” ungkap Ardiansyah.
Saat ditanya mengenai alasan kendaraan-kendaraan tersebut dititipkan di lingkungan Kodim 0401/Muba, ia menjelaskan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan peran Dandim sebagai salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Karena Dandim merupakan bagian dari Forkopimda, salah satu pejabat yang mendapat mandat untuk mengawal Permen Nomor 14,” katanya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menyebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan Forkopimda, minyak rakyat Muba tidak diperbolehkan keluar dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin melalui jalur ilegal.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kodim 0401/Muba merupakan kegiatan gabungan yang melibatkan LSM, wartawan, dan pihak Kodim dengan tujuan mendukung peningkatan lifting minyak nasional.
“Kegiatan di Lapangan Kodim 0401/Muba bersama media dan LSM merupakan upaya untuk meningkatkan lifting nasional,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, selama ini minyak hasil aktivitas pertambangan masyarakat di Muba banyak yang belum terdata dan belum masuk dalam sistem tata kelola resmi. Karena itu, pihaknya mengklaim berupaya mengarahkan hasil minyak masyarakat agar dapat masuk ke jalur distribusi yang memiliki legalitas.
Ia menjelaskan, puluhan armada tersebut diarahkan ke KBO resmi, sebagai titik penampungan dan penyaluran minyak rakyat.
Selanjutnya, minyak dari para penambang masyarakat disebut akan disalurkan ke tempat-tempat resmi yang memasok langsung ke Pertamina.
“Kami berharap ke depan minyak hasil pertambangan masyarakat Muba dapat terus dijual melalui tempat-tempat resmi yang menyuplai langsung ke Pertamina. Dengan demikian, masyarakat petambang semakin sejahtera, lifting nasional meningkat, dan Muba bisa menjadi contoh daerah yang berhasil menata minyak rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua Muba, Riyansyah Putra, SH, CMSP, mempertanyakan transparansi penanganan puluhan kendaraan angkutan minyak yang sebelumnya terparkir di halaman Makodim 0401/Muba.
Dalam pemberitaan sebelumnya, kendaraan-kendaraan tersebut disebut-sebut mengangkut minyak mentah hasil aktivitas illegal drilling hingga minyak olahan dari aktivitas illegal refinery.
Riyansyah mempertanyakan ke mana kendaraan beserta muatannya diarahkan setelah tidak lagi terlihat di halaman Makodim. Ia meminta pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai status kendaraan dan mekanisme pengelolaan minyak tersebut.
Ia juga menyoroti batas kewenangan TNI dalam penanganan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi (migas), yang menurutnya merupakan ranah aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Riyansyah meminta agar penanganan persoalan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk memastikan adanya kejelasan penyerahan kendaraan maupun muatan kepada pihak yang berwenang.
Dengan adanya klarifikasi dari Ardiansyah, Saya ucapkan terimakasih dan berharap masyarakat tidak terpancing pemberitaan yang menyudutkan kodim 0401.
Karena Mereka membantu kegiatan aliansi kami meminjamkan halaman kodim sebagai tempat penampungan sementara kendaraan minyak ilegal tersebut.












