BERITA  

Hentikan Pembahasan RANPERDA RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043

Gandustv.com, Palembang – Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Kawal Raperda RTRW Provinsi Sumsel, melakukan aksi di DPR Provinsi SumSel Jum’at (31/3/23) AMS mendesak Pansus IV DPRD provinsi Sumatera Selatan membatalkan pembahasan Raperda Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2023-2043.

Aliansi yang terdiri dari Walhi Sumsel, Sumsel Budget Centre (SBC), Sumsel Bersih, Lembaga Advokasi Rakyat (Lembar) dan Impalm itu membeberkan, banyaknya kelemahan yang terdapat dalam Naskah Akademik dari Raperda RTRW Provinsi Sumsel.

Dalam Aksi tersebut Direktur Eksekutif Daerah WAlhi Sumsel, Yuliusman SH mengatakan bahwa hasil telaah oleh AMS dalam kajian naskah akademik tersebut tidak mencerminkan kondisi objektif tata ruang kabupaten/kota di Sumsel saat ini.

“Bahkan keilmuan Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda RTRW Provinsi Sumsel patut dipertanyakan. Sebab itu, kami meminta supaya draf Raperda RTRW Provinsi harus dihentikan pembahasannya,”

Boni Bangun., M.Si dari SumSel Bersih mangatakan Penyusunan RANPERDA RTRW Provinsi SumSel ini seharusnya dilandasi Naskah Akademik yang memuat situasi dan kondisi objektif kabupaten/kota di Sumatera Selatan, serta terintegrasi berbagai persoalan khususnya terkait dengan tumpang tindih lahan dalam kawasan dan juga untuk menjawab persoalan konflik dan kesejahteraan masyarakat.

“penyusunan RANPERDA RTRW haruslah mempertimbangkan beberapa situasi seperti; Indeks Pertumbuhan Manusia, Kesenjangan Pertumbuhan, Deforestasi dan Bencana” kata Boni

Susanto Adjis,SH dari Fraksi PDIP yang menerima peserta aksi Aliansi Masyarakat Sipil di Ruang Banggar DPRD SumSel Mengatakan Aksi yang dilakukan hari ini oleh Aliansi Masyarakat Sipil adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, saya atas nama ketua Pansus sangat berterimakasih dan mengapresiasi kehadiran dari kawan kawan aliansi ini. Pembahasan Raperda RTRW ini tidak sesederhana yang dikira orang, tentu dengan keterbatasan ilmu kami harus juga mendengar aspirasi dan masukan terutama Kawan kawan Aliansi Masyarakat Sipil dan pengiat lingkungan.

“Pansus pembahasan Ranperda RTRW ini di pending dulu artinya pembahasan Raperda ini belum bisa dilanjutkan.Catatan pentingnya adalah pansus hari ini belum masuk pada pembahasan materi Ranperda RTRW ini, jelas Susanto Aziz.

“Selain itu Aliansi Masyarakat Sipil dan pengiat lingkungan harus dilibatkan dalam pembahasan Ranperda RTRW ini jadi tidak alasan untuk tidak melibatkan mereka, contoh lahan gambut dari ada sekitar 1,2 juta ha tapi didalam Ranperda tinggal 3200 ha yang lainnya kemana, didalam Ranperda RTRW yang baru ada Tiga Kabupaten yang ada lahan gambut sementara di perda 2016 ada enam kabupaten tiga kabupatennya kemana kok hilang dalam ranperda ini.”tegasnya.(Ali Goik)