BERITA  

R M Riyan Tokoh Pemuda Menanggapi Kebijakan Kepala Dinas BKPSDM Kota Palembang Memaksa Aturan Absensi Honorer Tanpa Toleransi

Gandustv.com, Palembang – Terkait kebijakan Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang yang menjadi polemik di publik, khususnya di kalangan sejumlah anggota dewan dan tenaga honorer prihal penegakan disiplin pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dinilai tidak berkeadilan, maka selayaknya pemerintah kota Palembang menerbitkan aturan khusus mengenai tata pengelolaan tenaga honor atau tenaga kerja sukarela berupa peraturan walikota sebagai payung hukumnya.”ujar Rian saat Diwawancarai”.

Karena Pengaturan Pemenuhan Hak Kepegawaian Non PNS Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah
Dalam konstitusi, hak ketenagakerjaan tersurat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945,yang menyatakan bahwa ”tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,Konstitusi juga memberikan
kedudukan kepada seseorang pada derajat yang sama satu terhadap lainnya.”tambahnya”.

Hal ini berlaku pula bagi pekerja yang bekerja pada pengusaha, baik lingkungan swasta (murni), badan usaha milik negara maupun pegawai negara dan
pemerintah daerah,Hal ini tersurat dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945, yakni:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun…”, bahkan Pasal 28I ini memberikan perlindungan bagi mereka, meliputi
pula pekerja atas ‘diskriminatif’.”ungkapnya”.

Pernyataan ini menegaskan adanya
kewajiban bagi pemberi kerja untuk memperlakukan para pekerja secara adil dan
proporsional sesuai asas keseimbangan kepentingan.

Selain itu, untuk menciptakan pelayanan dengan kualitas prima, tentu yang harus dilakukan adalah meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara yang bersifat humanis dan bertoleransi. Sementara yang terjadi saat ini upaya penegakan disiplin pegawai khususnya tenaga honor oleh pemerintah kota palembang melalui BKPSDM saat ini agaknya terlalu keras, kurang humanis, dan kurang berkeadilan dibanding dengan penataan penegakan kedisiplinan terhadap ASN,Padahal, pelayanan prima seharusnya tercipta atas dasar kesadaran setiap ASN maupun honorer sebagai abdi negara yang dengan ikhlas mengabdi berdasar hak dan kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat.”katanya”.

Sehingga menurut saya sudah waktunya perlu dilakukan evaluasi terkait aturan yang berjalan saat ini. Utamanya perlu dibuatnya peraturan walikota Palembang tentang tata pembinaan tenaga honorer. Disamping perlunya pemimpin dan ASN memberikan contoh perilaku yang benar? Seperti datang dan pulang diwaktu yang sesuai dengan aturan.
Karena bukankah, kepala BKPSDM setingkat Esselon II B mempunyai rambu rambu tentang tugas pokok dan fungsinya, diantaranya mengevaluasi
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kepegawaian.”tutupnya”.