Gandustv.com, Palembang – Massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Masyarkat Sadar Korupsi Indonesia dan Corporation Anti Corruption Agency (DPW MSK-INDONESIA dan
CACA SUMSEL) melakukan aksi unjuk rasa meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas Dugaan Harta Tidak Wajar Oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, aksi massa tersebut di lakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Kamis, (23/11/23)
Massa aksi yang di
di sampaikan oleh DPW-MASYARAKAT SADAR KORUPSI INDONESIA MUKRI, AS Selaku Koordinator Aksi dan di dampingi oleh CACA SUMSEL
REZA FAHLEPIE serta DASRI NH Koordinator Lapangan mengatakan,”Sehubungan dengan Informasi yang kami dapatkan terkait Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tanggal Penyampaian Periodik 2018-2022 oleh Oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan berinisial (KSD), diduga ada peningkatan yang sangat Fantastis,”ujarnya.
Dan,Perlu ditelusuri oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas Peningkatan Harta Kekayaan Pejabat Publik yang menjadi bagian penting Upaya Mencegah Tindak Korupsi serta Mengedepankan Asas Transfaransi, Akuntabilitas dan Kejujuran Para penyelenggara Negara menjadi Kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi Pejabat Negara.
“Berdasarkan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KSD Priodik 2018 awal Menjabat sebesar 3,4 Milyar meningkat 13 Milyar,”ungkapnya.
Sementara itu Reza Ketua Caca Sumsel di dampingi Dasri Sekretaris Caca Sumsel menambahkan menyikapi hal tersebut maka” kami yang tergabung dalam Masyarkat Sadar Korupsi Indonesia dan Corporation Anti Corruption Agency Menyatakan Sikap Mendesak Kepada yang bersangkutan untuk menegakkan etika dan Moral sebagai Contoh Pejabat Publik yang Jujur dan Transfaran,”ujar Reza.
Serta Kami meminta mengusut tuntas Dugaan Harta Tidak Wajar Oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Adapun Rincian laporan Harta Kekayaan Pejabat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Sbb :
1. Atas nama inisial (KSD) LEMBAGA : DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGAJABATAN : WAKIL KETUA DPRDNHK : 403155TAHUN KE- 1 : Dalam waktu 9 bulan sejak awal menjabat, kekayaan bertambah sebesar ;Persentase : 97,49%Nominal Penambahan : Rp 3.080.824.670TAHUN KE-2 : Dalam 1 tahun kekayaan bertambah sebesar ; Persentase : 64,43%Nominal Penambahan : Rp 4.021.085.761TAHUN KE-3 : Dalam 1 tahun kekayaan bertambah sebesar ;Persentase : 16,91%Nominal Penambahan : Rp 1.734.986.308TAHUN KE-4 : Dalam 1 tahun kekayaan bertambah sebesar ;Persentase : -5,03%Nominal Penurunan : -Rp 603.516.123TAHUN KE-5 : Dalam 1 tahun kekayaan bertambah sebesar ;Persentase : 18,22%Nominal Penambahan : Rp 2.075.910.297.
TOTAL PENAMBAHAN KEKAYAAN SELAMA HAMPIR 5 TAHUN MENJADI ANGGOTA DPRDPersentase : 326,64%Nominal Penambahan : Rp 10.309.290.913 Kekayaannya bertambah lebih dari 2 Milyar per tahun Atau rata-rata Rp. 171.000.000 per bulan. Sebagai pimpinan dewan, sebagaimana diketahui bahwa take home pay pendapatan tidak sampai dengan nilai diatas perbulannya.
“Itu patut kami duga kekayaan tersebut hasil dari pendapatan lain yang wajib dipertanyakan..???,”ujarnya.
Untuk itu,”meminta kepada Aparat Penegak Hukum memeriksa dan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan terkait LHKPN a/n Saudari KSD sekaligus mempertanyakan terkait Tanah dan Bangunan yang menjadi pondok pesantren sebagaimana tersebar dalam akun Instagram ybs, apakah sudah masuk dalam LHKPN,”pungkasnya.
Aksi massa Masyarkat Sadar Korupsi Indonesia dan Corporation Anti Corruption Agency di terima oleh Kejati Sumsel yang di Wakili Oleh Sunan Intel Kejati Sumsel serta mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang serta Polsek Seberang Ulu I Palembang.
CACA SUMSEL Serta DPW MSK-INDONESIA Minta Kejati Sumsel Usut Dugaan Harta Tidak Wajar Oknum Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan












