BERITA  

RM Riyan Caleg Nasdem No 2 Dapil 2 kota Palembang Layani Hak Warga Tak Mampu

Gandustv.com, Palembang – Soal Layanan dan Hak warga Tak Mampu jadi aspirasi serapan RM Riyan Caleg NasDem Nomor 2 Dapil Kota Palembang

Sejak dimulainya kampanye peserta Pemilu 2024 pada tanggal 28 November 2023 lalu, Rd. Muhammad Riyan Zakaria tidak melakukan kampanye dengan cara mengumpulkan konstituen secara banyak, baik di ruang terbuka, maupun dalam gedung tertutup.

Tidak dilakukannya kampanye sistim tersebut khawatir image di masyarakat terpola kearah pembagian material kepada warga dan menghindari iming iming negatif yang akan mencederai Pemilu yang bersih.

Makanya, Riyan, panggilan akrab RM. Riyan Zakaria dalam mensosialisasikan program serta visi dan misi yang akan dia usung bila terpilih menjadi anggota legislatif kota Palembang nanti, lebih maksimal dilakukan secara kunjungan langsung kepada konstituen beserta keluarga konstituen itu sendiri.

Seperti kemarin (15/12/2023), Riyan didampingi Koodinator Kecamatan Sukarami, Marta Astrawinata dan Koodinator Kelurahan Tl. Betutu, Dudy Irawan beserta tim penguatan relawan Tl. Jambe melakukan kunjungan konstituen setia mereka di Jl. Tapak Sirih Kartowinangun RT.24 RW 9 Kelurahan Talang betutu, Kecamatan Sukarame setelah melaksanakan Sholat Jum’at di Mesjid Jami’ Al-Jihad, Jl. Yusuf Zen Tl. Betutu.

“Dengan cara kunjungan langsung seperti ini, maka, selain Pak Riyan dapat menyerap aspirasi warga, dia juga bisa selalu aktif dengan sikap sosial yang selalu dilakukannya, memberikan uluran dan bantuan pada warga yang sedang mengalami kesusahan dan permasalahan sosial lainnya,” kata Marta Astrawinata

Diakui Marta, kunjungan kali ini, Riyan didampingi pengusaha muda, usaha bidang Menu diet dari bahan nabati Noii’S Diet Catering, milik Nurhasana, SI.Kom yang juga istri Riyan mengatakan, dihari yang sama secara safari Pak Riyan bersama rombongan tim telah mengunjungi 4 kepala keluarga, dua diantaranya sedang menghadapi persoalan hidup.

“Prihal adanya warga yang mengalami beban dalam kehidupan memang selalu menjadi atensi Pak Riyan. Makanya bila mendengar, apalagi ada yang melaporkan tentang adanya warga yang sedang sakit atau ditimpa musibah lainnya kepadanya, maka dengan cepat dia akan merespon,” Marta menuturkan

Sebagaimana dalam kunjungan kami kemarin di Tl. Betutu, terungkap kalau saat ini telah terjadi perubahan layanan kartu KIS untuk yang melahirkan menggunakan KIS pemerintah harus bayar 50 persen dari total biaya yang dikenakan oleh bidan klinik.

” Ketika kami usai melahirkan di klinik dekat kantor lurah Tl. Jambe, kami diharuskan menjaminkan uang sebesar 1,5 juta. Setelah itu, kata bidan di klinik itu, uang ibu akan dikembalikan separuhnya. Karena sekarang ini kartu KIS sudah berubah peraturannya, harus bayar separuh.” Kata Rustina menceritakan peristiwa layan kesehatan yang baru ia alami.

Iya, karena kami juga tidak mengerti dan mau repot, saya dan suami saya Ariyanto menuruti saja kehendak bidan klinik itu. Hanya saja kami agak bingung, kok kenapa perubahan layanan dari KIS pemerintah tetapi masih tetap dibebankan kepada orang tak mampu seperti kami ini. Yang mana suami saya hanyalah seorang kuli panggul material tanah untuk cetak batu bata. Sedang saya sendiri tidak kerja apa. Rustina mengeluh.

Disisi lain dalam kunjungan kami itu menurut Dudy Irawan, ada warga tak mampu yang tak bisa mendapatkan layanan kesehatan lantaran tidak punya bea dan tidak punya kartu KIS Pemerintah. Sehingga hampir 3 tahun ini, Pak Surif yang mengalami gangguan kesehatan pada bagian Syaraf dan tekanan darah tinggi ini hanya dapat menunggu uluran dan bantuan dari dermawan.

Hanya saja ironinya, ketika ditawarkan Pak Riyan ingin diantar kerumah sakit menggunakan Ambulance Partai NasDem yang sudah disiapkan, istri dari Surip keberatan lantaran khawatir siapa yang akan menunggu di rumah sakit bila Pak Surip di rawat inap.
Padahal Pk Riyan bersedia mengantar ke rumah sakit hingga urus proses hingga mendapat tindakan medis.

Dari temuan disetiap kunjungan semacam inilah kita dapat mengetahui secara langsung aspirasi warga dan aneka keluhan menyangkut hak layanan, seperti hak mendapatkan kartu KIS sesuai konstitusi. Dudy menambahkan.