BERITA  

Koalisi Lembaga Aliansi GPP-PAN dan API-Indonesia Sambangi Kejati Sumsel Desak Kejati Sumsel Periksa Bupati Pali

Gandustv.com, Palembang – Puluhan massa Koalisi Dua Lembaga Aliansi Gerakan Pemantau Pembangunan dan Aset Negara (GPP-PAN) dan Aliansi Pemuda Independent (API-Indonesia) sambangi Kejati Sumsel mendesak Kejati Sumsel untuk segera memanggil dan
memeriksa
Bupati Kabupaten Pali BAPAK Ir.H. Heri Amalindo, MM untuk pertanggung jawaban Dugaan Adanya
kerugian Negara atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus KAS, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten PALI Tahun 2020 s/d Tahun 2023. Kamis (28/12/23)

Hal tersebut di sampaikan oleh Dodi koordinator Aksi di dampingi Epanton Koordinator Lapangan mengatakan kami,” meminta Kejati Sumsel periksa semua Paket kegiatan di Kabupaten PALI yang menggunakan Anggaran APBD dari tahun 2020
s/d Tahun 2023,diduga banyak terjadi Manipulasi,Mark Up dan KKN,”ujarnya.

Terkait sederet Indikasi Pimpinan Tertinggi Kabupaten Pali,” Maka Aliansi GPP-PAN akan mengepung
seluruh APH melalui Aksi Unjuk Rasa di mulai dari KAJATI, lanjut POLDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
hingga Ke KAJANGUNG,KPK dan KEMENDAGRI RI di Jakarta
permasalahan yang Belum di tindak lanjut pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir TA 2020 S/D TA 2022 antara lain adalah:
1. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya pada Sekretariat DPRD Melebihi Standar Harga Satuan Kabupaten
Sebesar Rp.167.758.991,75, yaitu masih ada penyetoran yang belum disetor sebesar Rp.157.758.991,75
(Rp.167.758.991,75-Rp10.000.000,00).
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PU dan Dinas Perkim Sebesar
Rp.9.517.435.202,86 dengan sisa temuan belum disetor sebesar Rp.2.201.449.035,32 yang terdiri atas: a)
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.1.140.765.306,90 b) Dinas Perkim sebesar Rp.1.080.683.728,42
3. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi DPRD Sebesar Rp.481.800.000,00. Sisa temuan yang belum
disetor sebesar Rp.131.400.000,00 (Rp.481.800.000,00- Rp.350.400.000,00) an. DH.
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten PALI Belum Tertib, antara lain sebagai berikut:
• belum ada Revisi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Aset Daerah yang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun
2016.
• Masih terdapat 61 (69-8) item barang pada KIB B dan C yang belum informatif, yaitu 24 Peralatan dan
Mesin pada KIB B dan 37 Gedung dan Bangunan pada KIB C. (didalam judul temuan dan rekomendasi 48,
namun berdasarkan lampiran 69 jenis yang belum informatif)
• Belum terdapat hasil lelang/SK Penghapusan atas tiga unit kendaraan yang rusak berat karena
kecelakaan tersebut.
• Belum terdapat bukti penarikan kendaraan BG 2022 PAZ.
• Belum terdapat bukti kepemilikan atas 295 bidang aset tetap tanah serta 63 unit kendaraan dinas.
• Terdapat 1 persil tanah dan 3 gedung yang belum selesai dinilai.
• Terdapat Tindak Lanjut Semester I Tahun 2021 berupa stressing Bupati ke Sekda, Kepala Dinas PU,
• Kepala BPKAD dan belum ada hasil inventarisir atas lima ruas jalan yang belum tercatat dalam KIB D
5. Aset yang Dikuasai PDAM Tirta Pali Anugerah sebesar Rp.158.050.651.780,00 Belum Ditetapkan sebagai
Penambahan Investasi Penyertaan Modal. Pada Tindak Lanjut per Semester 1 Tahun 2021 berupa stressing
Bupati dan belum ada Perda penyertaan modal kepada PDAM Tirta Pali Anugerah sebagai realisasi
tindaklanjut proses pengusulan dan penetapan Aset yang dikuasai PDAM Tirta Pali Anugerah sebagai
penambahan nilai Investasi Penyertaan Modal dalam peraturan daerah.
6. Investasi Penyertaan Modal pada PT PALI Anugerah Sejahtera Tidak Menguntungkan. Pada Tindak Lanjut
Semester 1 Tahun 2021 berupa stressing dan belum ada hasil evaluasi kelayakan penyertaan modal pada
PT PAS
7. Kekurangan Kas pada Sekretariat DPRD TA 2020 Sebesar Rp.693.699.000,00. Belum dilakukan penyetoran
ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.693.699.000.00.
8. Belanja Sewa pada Sekretariat Daerah Melebihi Standar Harga Satuan Kabupaten Sebesar
Rp.60.414.884,00. Masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.45.414.884,00.
9. Penganggaran Belanja Pakai Habis, Honorarium, dan Listrik Kepada PDAM Tirta Pali Anugerah Tidak
Tepat. Berdasarkan DPA Dinas Perkim TA 2021 masih menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang
dan Jasa untuk bahan kimia sebesar Rp.198.264.000,00 dan belanja listrik sebesar Rp.106.998.264,00.
10. Pembayaran Honor Tim Khusus Percepatan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Memboroskan
Keuangan Daerah Sebesar Rp.816.000.000,00. Hasil tindak lanjut belum terdapat Peraturan Bupati maupun
ketentuan lainnya yang mengatur tentang mekanisme kerja TKPP dan keluaran serta target kinerja sebagai
dasar pembayaran honorarium TKPP :

a. Pada tahun 2021 Jumlah temuan dari BPK ada jumlah yang tidak sesuai pelaksanaanya 17
kasus belum terselesaikan dari temuan BPK dan tidak ditindak lanjuti oleh BUPATI PALI Ir.H.Heri Amalindo,MM.

b. Pada tahun 2022 Jumlah temuan dari BPK ada jumlah yang tidak sesuai pelaksanaanya 16 kasus belum terselesaikan dari temuan BPK dan tidak ditindak lanjuti oleh BUPATI PALI Ir.H.Heri Amalindo,MM.”ujarnya.

“Berharap Laporan kami Segera di proses dan di tindaklanjuti oleh Kejati Sumsel,”pungkasnya.

Sementara Itu, Kejati Sumsel melalui A. Mulyawan Kasi E Kejati Sumsel mengatakan terima kasih atas kehadiran Koalisi Lembaga Aliansi GPP-PAN dan API-Indonesia Indonesia ke Kejati Sumsel

“Kami Apresiasi, kami akan Laporkan ke Pimpinan dan segera kami tindak lanjuti,”pungkasnya.