Gandustv.com || OKI, Jum’at 12 Januari 2024 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan melaporkan Dinas Sosial Kabupaten OKI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi penggunaan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten OKI.
Ketua DPW Serikat Pemuda dan Mahasiswa SumSel M.Ilham Perdana mengatakan kepada awak media pemerintah boleh saja berganti akan tetapi upaya untuk memerangi korupsi tidak boleh padam.
“Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.” Ucap Ilham.
Lanjutnya “Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.” Tambah Ilham
Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi.
Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi tuntutan Serikat Pemuda dan Mahasiswa SumSel ialah : Mendesak Kejaksaan Tinggi Prov. Sumatera Selatan segera usut tuntas indikasi dugan korupsi atas penggunaan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten OKI :
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memerintahkan TIMSUS TIPIKOR Kejati guna penyidikan indikasi dugaan korupsi yang di lakukan oknum Dinas Sosial OKI
2. Panggil dan periksa Kepala Dinas Sosial OKI atas keterlibatan dalam penggunaan keuangan Dana COVID-19 Tahun 2020
3.Mendesak Kejaksaan Tinggi Prov. Sumatera Selatan segera panggil dan periksa Pejabat Pembuatan Komitmen ( PPK) atas dugaan korupsi dana covid-19 Tahun 2020 serta periksa Kepala Dinas Sosial OKI atas penggunaan keuangan APBN dan APBD OKI.
“Kami sangat berharap sekali kepada pihak APH terutama Kejaksaan Tinggi SumSel untuk segera menindak lanjuti laporan pengaduan yang telah kami layangkan.” Tutup Ilham.
DPW Serikat Pemuda Dan Mahasiswa SumSel Melaporkan Dinas Sosial Kabupaten OKI Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi












