Gandustv.com, Palembang, Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan melalui surat yang dilayangkan pada hari Kamis, 07 Maret 2024 dengan Nomor : 032/KAR-SS/RI-1/2024 dengan tuntutan sebagai berikut :
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan untuk mengusut tuntas dugaan adanya pungutan liar dilingkungan Dinas PUPR Kota Palembang.
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan untuk mengusut tuntas dugaan adanya kesengajaan jual beli proyek sebesar 15% sampai 25% dilingkungan Dinas PUPR Kota Palembang.
3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan segera periksa dan usut tuntas oknum PPK dan pegawai serta CV dan PT / kontraktor yang terlibat didalam transaksi jual beli proyek dilingkungan Dinas PUPR Kota Palembang.
4. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan untuk mengusut tuntas indikasi adanya unsur kesengajaan telah mengurangi volume pekerjaan dalam seluruh kegiatan proyek di Dinas PUPR Kota Palembang sehingga menimbulkan adanya kerugian negara.
5. Tangkap dan adili oknum-oknum tersebut berdasarkan undang undang yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
KAR SumSel melalui Ketua Divisi Saber Pungli Solahuddin.MK mengatakan :
“Kami disini sangat mengharapkan kepada Kejati SumSel untuk segera memproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan data yang kami laporkan terkait dengan adanya dugaan Pungutan liar dan jual beli proyek sebesar 10% , 15% , sampai dengan 25% yang kami temui dari salah satu sumber berita yang dirilis pada 25 Januari 2024 https://sinerginkri.com/kontraktor-pupr-keluhkan-inspektorat-kota-palembang-yang-dinilai-sepihak/#google_vignette. ” Ucap Solahuddin saat diwawancara oleh awak media saat jumpa pers di Sekretariat KAR SumSel Jl.KH Wahid Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
Lanjutnya “Disini kami menilai dari rilis berita tersebut adanya dugaan Pungutan Liar yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sehingga setiap proyek yang dikerjakan oleh kontraktor dari hasil audit BPK adanya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan kurangnya kualitas mutu pekerjaan. Oleh sebab itu disini kami sangat mengharapkan kepada Kejati untuk segera menindak lanjuti surat yang telah kami layangkan dan apabila surat kami ini tidak ditindak lanjuti maka kami akan melakukan Aksi Damai di depan halaman kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan.” Tutup Solahuddin.
Menanggapi Surat yang dilayangkan oleh KAR SumSel ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan yang melaporkan adanya Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum-oknum Dinas PUPR Kota Palembang, Faisal Riza,ST.,MT yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kota Palembang saat dihubungi melalui chat WA pribadi mengatakan
“Lebih tepat yg menaggapi kepala dinas atau kepala bidangnya.” Jawab Faisal
Menanggapi jawaban dari Sekretaris Dinas PUPR Kota Palembang wartawan juga melakukan konfirmasi kembali ke Kepala Dinas PUPR Kota Palembang dan juga Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Palembang melalui chat WA pribadinya masing-masing sampai rilis berita ini diterbitkan tidak memberikan balasan chat WA yang wartawan berikan.
Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Selatan Atas Dugaan Adanya Pungli Di Dinas PUPR Kota Palembang












