BERITA  

Tokoh Adat Datuk Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Sadaw, Kecewa Berat Pasalnya Kedatangannya

Gandustv.com, Pangkalpinang – Tokoh adat Datuk Satya Negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Sadaw kecewa berat. Pasalnya, kedatangannya bersama para pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Provinsi Bangka Belitung yang didampingi Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Bangka Belitung, H.Marwan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung tampaknya gagal dikarenakan tidak ada satupun pejabat Kejati yang berada di Kantor. Mulai Wakajati, Kasi Intel, Kasi Penyidik dan Kasi Penkum.

Akibatnya para tokoh tersebut kecewa berat setelah menunggu beberapa jam di Kantor Kejati akhirnya pulang tanpa mendapatkan informasi.

Kendati sebelumnya sudah dikabarkan bahwa hari Senin (6/5/2024) para toko adat Melayu Babel itu akan bertandang ke Kejati dalam rangka dengar pendapat mengenai perkembangan masalah penyalahgunaan pemanfaatan hutan di Desa Kotawaringin yang melanda H.Marwan. Namun apa hendak dikata, para tokoh tersebut hanya menemukan para pegawai jaksa yang bukan kompetensinya di bidang tersebut.

Sehingga harus menunggu di ruang tamu demi hendak bertemu para pejabat Jaksa Tinggi itu hingga sampai dua jam lebih dan akhirnya pulang.

Menurut Bang Agus Sadaw, sapaannya, mereka tak lain hanya mempertanyakan tentang kegaduhan masalah hukum di Provinsi Serumpun Sebalai ini.

Namun sangat disayangkan, tidak ada satupun pejabat Kejati yang bisa ditemukan dan mau menerima kedatangannya, dengan alasan ada tamu dari pusat.

“Sebenarnya kita ingin bertanya dengan bapak Wakajati Babel tentang kejanggalan-kejanggalan dan isu yang diberitakan yang terkesan menyudutkan Ketua Mabmi Bangka Belitung adik kami H. Marwan”, papar Datuk.

Karena menurut Tokoh Presidium Babel itu bahwa masalah ini harus segera diselesaikan jangan sampai menjadi gaduh dan menjadi gelombang pergerakan di Bangka Belitung yang terus menerus.


Ditambahkannya, bahwa Kejaksaan Tinggi Babel ini berdomisili di tanah Melayu Serumpun Sebalai sebagai penegak hukum.

Oleh karenanya menurut Datuk selaku Ia adalah Toko masyarakat memiliki tanggungjawab melindungi segenap rakyat Bangka Belitung. Karena berdasarkan informasi yang di Kejati, kata Datuk, ada perkembangan isu yang tidak sehat dalam penegakkan hukumnya.

“Seakan-akan penegakkan hukum ini tidak harmonis dan kami menerima masukan dari masyarakat bahwa penegakan hukum di kejaksaan Babel “tidak sehat” dan jangan tajam ke bawah tumpul ke atas padahal ada kata-kata mengatakan walaupun bumi akan hancur keadilan tetap ditegakkan”, tandas Bang Agus Sadaw,

Sementara Ketua Mabmi, Datuk H.Marwan yang sekarang menjabat Sekretaris DPRD Babel mempertanyakan apakah penegakan hukum ini hanya berlaku kepada orang kecil saja sementara tak tersentuh kepada para petinggi yang di Bangka Belitung tersebut.

Terbukti, beberapa para petinggi itu ada yang belum dipanggil untuk dimintakan keterangan oleh tim penyidik hingga sekarang.

Sedangkan, pada waktu itu Ia sebagai Kepala Dinas Kehutanan hanya membuat Pertimbangan Teknis (Pertek) sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor 49 dalam rangka pemanfaatan hutan sedangkan selanjutnya penandatanganan kontrak perjanjian adalah Gubernur dan pihak pengelola hutan.

“Untuk selanjutnya pemanfaatan hutan itu bisa berubah tanamannya bukan tanggungjawab saya lagi, saya pun tidak tahu setelah itu ada terjadi jual beli hutan”, ungkap Haji Marwan panggilan akrabnya.

Hingga berita ini diturunkan, wartawan mencoba melakukan konfirmasi melalui WA kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Babel, Basuki Raharjo, tentang masalah yang terkait. Namun belum ada jawaban karena menurut informasi beliau sedang sakit.

Kendati sebelumnya Ia pernah mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka meski proses hukum masih tetap berjalan.