Gandustv.com, Palembang – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Selatan bersama para penggiat pendidikan menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Aksi yang berlangsung pada Selasa, 11 Juni 2024, ini bertujuan untuk membatalkan dan mengulang kembali proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.
Koordinator aksi, Ki Musmulyono, SP, menyatakan bahwa kebijakan terbaru terkait PPDB yang diterapkan melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Kepsekjen Nomor 47/M/2023 telah membatasi kebebasan anak dalam memilih pendidikan. Ia juga mengkritik Surat Keputusan Pj. Gubernur Sumsel No. 234/KPTS/DISDIK/2024 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel No. 067/10114/SMA.2/DISDIK.SS/2024 karena dianggap tidak berpihak pada anak-anak di Sumatera Selatan.
“Mekanisme PPDB 2024 tidak adil dan diduga sarat kepentingan. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama karena infrastruktur pendidikan di Sumatera Selatan belum memadai untuk mendukung peraturan baru tersebut,” kata Musmulyono.
Koalisi menyampaikan empat tuntutan utama dalam aksinya:
1. Mendesak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk membatalkan dan mengulang kembali PPDB 2024, serta membuka data penerimaan secara transparan.
2. Mencabut Surat Keputusan Pj. Gubernur Sumsel No. 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Pergub No.13 Tahun 2021 yang lebih sesuai dengan kearifan lokal.
3. Merekomendasikan penggantian Pj. Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel beserta jajaran terkait.
4. Segera menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut.
“Kami meminta Ketua DPRD Provinsi Sumsel untuk memanggil Pj. Gubernur Sumsel serta Kepala Dinas Pendidikan Sumsel guna menindaklanjuti permasalahan ini. Negara perlu menegaskan bentuk dan mekanisme perlindungan hak anak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tegas Musmulyono.
Aksi diterima oleh Ketua Komisi Lima DPRD Sumatera Selatan, Susanto Aziz. Setelah mendengarkan orasi, Susanto Aziz mengajak Koalisi ke ruangan banggar dan langsung mengadakan Rapat Dengar Pendapat. Dalam kesimpulan rapat, Susanto Aziz berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas permasalahan terkait proses PPDB di Sumatera Selatan.
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Selatan Merekomendasikan Pecat Pj. Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel.












