BERITA  

Massa Akan geruduk Kemendagri, Meminta Mantan PJ Gubernur Sumsel Diperiksa

Gandustv.com, Jakarta – Kelompok Pemerhati Kebijakan Publik mengadakan pers conference Sabtu, 06 Juli 2024, Jl. Percetakan Negara VII Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat terkait dengan rencana aksi di halaman kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Rencana aksi tersebut bedasarkan pada nomor surat 062.b/La/PEKASS/VI/2024 yang telah dilayangkan Ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya c.q Dir Intelkam Polda Metro Jaya.
Aksi kelompok masyarakat tersebut direncanakan mendesak Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) agar segera menindak mantan Pj Gubernur Sumatera Selatan inisial AF atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Organ gerakan yang dikomandoi oleh Syukri menuturkan bahwa kebijakan sebagai PJ Gubernur tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Nomor : 821/4734/BKD.II/2024 tertanggal 25 April 2024 telah melampaui kewenangannya dan diduga cacat hukum serta diduga melanggar Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri RI.
“Surat Kepusan yang dikeluarkan oleh mantan PJ Gubernur Sumatera Selatan diduga telah melanggar SE Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tertanggal 29 Maret 2024 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota seluruh Indonesia” paparnya.

Selanjutnya Syukri menambahkan bahwa pelantikan pejabat, baik pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah di masa tahapan Pilkada diduga merupakan pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Arfan ABP yang akan bertindak sebagai koordinator aksi menambahkan bahwa ekses dari kebijakan yang dikeluarkan mantan PJ Gubernur Sumatera Selatan berimplikasi menciderai proses demokrasi.
“Kami sudah mendata daerah-daerah yang melakukan pengangkatan, pergantian dan pelantikan pejabat di dalam masa tahapan pilkada, jelas kasus di Sumatera Selatan ini telah melanggar peraturan perundangan-undangan” tegas Arfan.

Saat ini terdata berjumlah 116 jabatan di pemerintahan daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang struktur pejabatnya telah diganti dengan dasar SK Gubernur Nomor : 821/4734/BKD.II/2024 tersebut.
“Kami duga ada konspirasi di antara pejabat PJ di provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan politik Pilkada” Terang Arfan.

Dengan dasar data dan informasi tersebut kami akan melangsungkan aksi massa untuk menyampaikan pernyataan sikap di hadapan Menteri Dalam Negeri RI.
“Melalui aksi massa kami, akan meminta Bapak Menteri agar memeriksa mantan PJ. Gubernur Sumatera Selatan (AF) atas dugaan penyalahgunaan wewenang” tegas Koordinator Aksi