Gandustv.com, Palembang – Barisan Pemuda Sumatera Selatan (BP Sumsel) menyambangi Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dan menyampaikan laporan dugaan (Lapdu) indikasi penyalahgunaan wewenang Bupati OKU Timur, Lanosin yang merugikan keuangan Negara untuk kepentingan penyalonan kembali pada Pilkada 2024 (23/9/2024).
Laporan diserahkan oleh aktivis terkait dengan indikasi bagi-bagi duit honor di lingkungan Pemda OKU Timur untuk peruntukan dan atau kepentingan pencalonan kembali Bupati OKU Timur pada Pilkada 2024.
Koordinator aksi, Yadri menuturkan bahwa pihaknya mendapati temuan terkait Peraturan Bupati OKU Timur, tertuang pada peraturan nomor 29 tahun 2021 yang diduga sebagai dasar bagi Pemda sebagai Standar Harga Satuan pada TA 2022 dan 2023.
“Bupati OKU Timur, an. Lanosin diduga telah melakukan upaya melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara Tahun Anggaran 2022 dan 2023” tegasnya.
Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2021 dimaksud bertolak belakang dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
“Biaya honorarium telah diatur pada peraturan Presiden, sehingga honor lain selain yang terdapat dalam peraturan Presiden tersebut tidak boleh diberikan” papar Yadri.
BP Sumsel dalam telaah hukumnya menegaskan bahwa dalam perkara kasus OKU Timur tersebut ialah dugaan upaya melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
“Barisan Pemuda Sumatera Selatan (BP SUMSEL) menemukan ada upaya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang dilakukan oleh oknum Bupati OKU Timur dan beberapa OPD, dalam hal ini BPKAD, serta DPRD OKU Timur.” Beber massa aksi.
Dalam kesempatan aksinya, BP Sumsel, melalui Koordinator Aksi menyampaikan tuntutannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera membentuk Tim Khusus untuk memeriksa kasus bagi bagi honorarium di OKU Timur.
Selanjutnya Massa aksi juga mendesak pihak Kejati Sumsel agar untuk memanggil dan menangkap Bupati OKU Timur dan Kepala BPKAD serta Ketua DPRD OKU Timur sebagaimana indikasi disebutkan di atas terkait dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang, dugaan Melawan Hukum dan dapat Merugikan Keuangan Negara dengan indikasi bagi-bagi duit untuk peruntukan dan atau kepentingan pencalonan kembali Bupati OKU Timur pada Pilkada 2024.
Aksi BP Sumsel dilaksanakan di Gedung Kejati Sumsel berjalan dengan tertib, dan massa aksi menyampaikan sikap aksinya untuk mengawal sampai tuntas kasus pembagian honorarium untuk kepentingan pencalonan Pilkada di OKU Timur 2024.
“Kami berterimakasih kepada Kejati Sumsel yang telah menyambut dan menerima Lapdu kami dan kami juga berjanji akan terus aksi serta kawal kasus ini sampai tuntas.” pungkas koordinator aksi.
Diduga Pembagian Honorium Untuk Kepentingan Pencalonan Kembali Di PILKADA OKU Timur, Lanosin Dilaporkan BP SumSel Ke KEJATI SumSel












