Gandustv.com, Palembang – Dalam tata kelola pemerintahan modern, ponsel pintar bukan lagi sekadar alat komunikasi pribadi bagi para pejabat negara. Perangkat ini telah menjadi pusat kendali koordinasi strategis yang menyimpan informasi sensitif, mulai dari draf kebijakan publik, percakapan diplomatik, hingga rahasia pertahanan nasional. Namun, maraknya kasus penyadapan dan peretasan yang menyasar perangkat para pemangku kebijakan menunjukkan bahwa benteng kedaulatan digital kita sedang berada di bawah ancaman serius.
Penyadapan terhadap pejabat negara bukan sekadar pelanggaran privasi individu, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Dengan teknologi perangkat lunak pengintai (spyware) yang kian mutakhir, pihak asing maupun kelompok berkepentingan dapat menyusup ke dalam ponsel tanpa perlu interaksi dari korban. Sekali perangkat berhasil ditembus, seluruh data strategis dapat dicuri, pergerakan pejabat dipantau secara waktu nyata, bahkan percakapan rahasia di ruang rapat tertutup berpotensi bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dampak dari kerentanan ini sangat fatal bagi stabilitas negara. Kebocoran informasi rahasia dapat melemahkan posisi tawar negara dalam negosiasi internasional, mengacaukan strategi penegakan hukum, hingga memicu kegaduhan politik di dalam negeri. Selain itu, data pribadi yang dicuri sangat rentan digunakan sebagai alat pemerasan untuk menekan pejabat agar mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Menghadapi situasi genting ini, kebiasaan menggunakan aplikasi pesan instan komersial dan perangkat standar untuk urusan kenegaraan harus segera dihentikan. Negara tidak boleh lagi bertumpu pada kesadaran keamanan siber masing-masing pejabat yang sering kali abai terhadap protokol digital.
Pemerintah melalui badan keamanan siber nasional wajib menerapkan standar keamanan komunikasi berlapis yang ketat bagi seluruh penyelenggara negara. Langkah ini mencakup penggunaan perangkat khusus dengan enkripsi tingkat tinggi, jaringan komunikasi mandiri yang terisolasi, serta audit keamanan perangkat secara berkala. Di saat yang sama, pengusutan tuntas terhadap setiap insiden penyadapan harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, ketahanan sebuah negara di era digital sangat ditentukan oleh kemampuannya melindungi rahasia negara dari intaian pihak luar. Jika ponsel para pejabat negara saja begitu mudah ditembus oleh penyadap, maka wibawa serta kedaulatan bangsa sedang dipertaruhkan.
Yang mirisnya institusi kepolisian melakukan penyadapan dengan melakukan pelanggaran protap penyadapan
Menjerat Pengawas: Bahaya Penyadapan Ilegal oleh Aparat Penegak Hukum Penyadapan adalah pedang bermata dua yang sangat tajam dalam sistem hukum modern. Di satu sisi, instrumen ini diakui sebagai metode krusial bagi aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Namun di sisi lain, ketika kewenangan besar ini dijalankan oleh institusi kepolisian dengan menabrak prosedur tetap (protap) dan ketentuan perundang-undangan, maka penyadapan berubah menjadi ancaman serius bagi negara hukum dan hak asasi manusia.
Mirisnya, praktik penyadapan yang menyimpang dari prosedur sering kali terjadi di ruang gelap yang sulit diawasi publik. Padahal, secara hukum, tindakan penyadapan merupakan bentuk pembatasan hak privasi warga negara yang hanya boleh dilakukan secara terbatas, memiliki dasar hukum yang jelas, disertai izin pengadilan atau lembaga berwenang, serta ditujukan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum yang sah.
Ketika syarat-syarat ketat ini diabaikan, batas antara penyelidikan resmi dan pengintaian ilegal pun menjadi kabur.
Dampak dari penyadapan yang melanggar protap tidak hanya merugikan individu yang menjadi target, tetapi juga meruntuhkan legitimasi institusi penegak hukum itu sendiri. Tanpa pengawasan yang ketat, kewenangan menyadap sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik, persaingan kekuasaan, pembungkaman suara kritis, hingga alat tawar-menawar perkara. Lebih jauh lagi, alat bukti yang diperoleh dari proses penyadapan ilegal semestinya cacat hukum dan berpotensi merusak integritas proses peradilan.
Persoalan mendasar dari berulangnya pelanggaran ini terletak pada lemahnya mekanisme pengawasan eksternal dan absennya sanksi tegas bagi pelanggar di tubuh internal aparat. Ketiadaan transparansi mengenai siapa yang menyadap, atas dasar apa penyadapan dilakukan, serta bagaimana data hasil sadapan dimusnahkan menciptakan ruang impunitas yang berbahaya.
Oleh karena itu, pembenahan tata kelola penyadapan di tubuh kepolisian menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda. Dibutuhkan regulasi yang tegas dan seragam untuk memperketat izin penyadapan, disertai pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan mengaudit aktivitas pengintaian digital aparat secara berkala. Setiap oknum yang terbukti melakukan penyadapan di luar prosedur harus diproses secara pidana dan etik secara terbuka, bukan sekadar diselesaikan secara internal.
Pada akhirnya, aparat penegak hukum adalah garda terdepan yang bertugas menjaga kepatuhan terhadap aturan main. Jika institusi yang diberi mandat menegakkan hukum justru melanggar prosedur yang mengikat dirinya sendiri, maka kepercayaan publik terhadap keadilan akan runtuh dari dalam.
Pemerhati Komunikasi Politik dan analis kebijakan publik ( Ketum Perkumpulan Doktor Sumsel)
Dr.HM.Albahori, S.Sos, M.Ikom
