Gandustv.com, Palembang – KABIDKUM POLDA SUMSEL dalam hal ini diwakilkan oleh KOMPOL NOVAN DP,SH,.MH mengahadir Gelar Perkara yang diselenggarakan oleh Ditreskrimum Polda Sumsel berdasarkan Polisi Nomor : LPN/17/XII/2020/Satreskrim/Polres Pali tgl 22 Desember 2020
dengan Pelapor An.Supardi Als Par Bin Jakarudin dan Terlapor An.Kelompok Tani Sinar Meriu An. Hasan Basri Bin Tatlet (alm) Dkk.
Kemudian KOMPOL NOVAN DP,SH,.MH Menjelaskan adapun Pasal yang disangkakan yakni Pasal 385 KUHP dan Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHPidana dan lebih lanjut KOMPOL NOVAN DP,SH,.MH menjelaskan Uraian kejadian secara singkat yakni :
– Pada th 2005 PT. GBS membuka lahan di desa Prambatan, tanjung kurung kec.Abab Kab. Paling seluas 16.000 Ha lalu karena ada sebagian lahan tidak bisa di tanam tumbuh kelapa sawit karena faktor geografis tanah sehingga tanah yg tidak di gunakan boleh GBS kembali ke Pemda, lalu pada tahun 2006 masyarakat desa batu tugu baru membuat SK atas hak tanah lebih kurang 2 Ha bagi masing-masing pemilik lahan dan berdasarkan SK tanah yg di ketahui oleh pemdes dan Kecamatan Abab kab. Pali yg secara kebetulan ganti rugi lahan PT. EPI yg kemudian pada awal bulan November 2020 pelaku mengatasnamakan Pok Tani Sinar Meriu yg di ketuai oleh Hasan Basri Dkk telah menyerobot lahan seluas 5000 M2 X 5000 M2 dgn memasang plang bahwa tanah tsb milik Pok Tani Sinar Meriu Abab dan melakukan pengolahan dgn membuat pondok-pondok di setiap lahan milik masyarakat Desa Persiapan Batu Tugu dan melakukan pengrusakan dgn cara tebas tebang tanaman seperti pohon dan kayu tembesu yg sdh di rawat oleh pemilik tanah itu sendiri
KOMPOL NOVAN DP,SH,.MH kembali menjelaskan Objek yg di permasalahkan yaitu lahan atau tanah milik Supardi Als Par Bin Jakarudin, suhardi bin muhammad sehati, suhaini bin jamang(alm), subari bin musa(alm), adwar andi saputra bin haidir dgn luas masing-masing pemilik lahan 2 Ha berdasarkan surat keterangan tanah yg di keluarkan oleh camat Abab th 2017
Adapun Saran dan Pendapat Hukum yang diterangkan oleh KOMPOL NOVAN DP,SH,.MH yakni :
– penuhin unsur pasal 184 KUHAP untuk melakukan Henti Lidik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari
– Lengkapin administrasi penyelidikan sebelum di lakukan Henti Lidik
– Proses secara profesional untuk melakukan Henti Lidik.(Jf)
Bidang Hukum Polda Sumsel Menghadiri Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Sumsel












