BERITA  

Bidang Hukum Polda Sumsel Menghadiri Gelar Perkara di Ditreskrimum

Gandustv.com, Palembang – KABIDKUM POLDA SUMSEL dalam hal ini diwakilkan oleh AKP ARLAN HIDAYAT,SH menghadiri Gelar Perkara (GP) di Ditreskrimum Polda Sumsel sesuai dengan laporan polisi Nomor : LPB/985/XII/2012/Bareskrim, tgl 21 Desember 2012.

Adapun Gelar Perkara tersebut AKP ARLAN HIDAYAT,SH menjelaskan berdasarkan Laporan Polisi diatas dimana Pelapor : Widia Saputra
(PT. Gorby Putra Utama)
Terlapor : H. Halim
(PT. Skep/PT. Skb)

Kemudian AKP ARLAN HIDAYAT,SH Menyampaikan
*Pasal yg disangkakan:*
UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan penggelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dlm Pasal 109 yaitu : setiap org yg melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dlm Psl 36 Ayat (1) dipidana dgn pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu milyar dan paling byk tiga milyar.

Adapun Kronologis kejadian AKP ARLAN HIDAYAT,SH menyebutkan yakni
– Adanya laporan polisi atas nama widia saputra yg mendapat kuasa dari Pt. Gorby Putra Utama bahwa lahan IUP milik Pt. Gorby telah di lakukan land clearing oleh Pt.Ske/Skb dengan menggunakan alat berat jenis doser yang mana kegiatan Pt. Ske/Skb tidak memiliki izin lingkungan

Proses penyidikan :
1. Berkas sudah dikirim ke kejaksaan tinggi palembang tgl 27 februari 2023;
2. Pengembalian berkas perkara P.18 dari kejaksaan tinggi sumsel tgl 03 maret 2023;
3. Pengembalian berkas perkara P.19 dari kejaksaan tinggi sumsel tgl 10 maret 2021.

Rencana tindak lanjut penyidik :
a) Melakukan penghentian penyelidikan
b) Menerbitkan adminittasi SP3
3. Petunjuk P.19 dari kejaksaan bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) 2 kuhp tentang kewenangan penuntut pidana hapus karena kadarluasa thd kejahatan yg diancam dgn pidana denda, pidana penjara paling lama 3 tahun.

Kemudian AKP ARLAN HIDAYAT,SH menjelaskan Saran Pendapat Hukum dari Bidang Hukum Polda Sumsel yakni :
1. Penuhi petunjuk jaksa penuntut umum masalah P.18 dan P.19 secara maksimal
2. Beri kepastian dan keadilan dalam penanganan kasus ini secara proposional dan profesional mengingat kasus ini kasus limpahan dari bareskrim polri dan sudah terlalu lama proses penangannya.(Jf)