BERITA  

Dana Alokasi Umum Untuk Cover Gaji PPPK Harus Ditambah Pemerintah

Gandustv.com, Palembang – Jumlah guru honor di Sumsel cukup banyak, jika semuanya diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pemerintah menstop penerimaan guru honor merupakan kebijakan yang benar, namun DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melihat bagaimana nasib guru honor yang tidak lulus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal ini harus diselesaikan dahulu.

“ Apalagi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga tidak bisa mengcover seluruh PPPK dan ini tentunya menjadi beban APBD ,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, usai menerima perwakilan Persatuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPKRI) dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), Rabu (28/12).

Karena itu menurut politisi PKS ini pemerintah pusat harus menambahi DAU untuk APBD Kabupaten dan kota di Sumsel.

“ Hampir seluruh kabupaten di Sumsel siap memberikan honor untuk guru PPPK, hanya satu , dua kabupaten kota yang belum mengalokasikan dana untuk PPPK karena APBDnya kecil,” katanya.

Dia mencontohkan Kota Lubuk Linggau di tahun 2022 tidak mengalokasikan tenaga PPPK tapi di 2023 Lubuk Linggau mengalokasikan tenaga PPPK sebanyak 749 orang termasuk kabupaten Musi Rawas (Mura) juga tidak mengusulkan tenaga PPPK di tahun 2022 tapi di tahun 2023 Mura mengusulkan tenaga PPPK sebanyak 1290 orang.

Mengenai kedatangan perwakilan Persatuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (PPPKRI) dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) ke Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (28/12) menurut Syaiful mereka menyampaikan aspirasi mereka .

“ PPPKRI ini meminta pemerintah lebih memperhatikan terkait tidak adanya tunjangan pensiun yang diterima PPPK, TPP ada juga beberapa tunjangan fungsional yang diterima oleh PNS dan mereka tidak mendapatkannya ini khan sama-sama PNS mereka berharao diberikan hak-hak tunjangan seperti itu oleh pemerintah,”katanya.

Sedangkan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) yang merupakan guru – guru yang honor tapi masuk P1 .

“ Mereka mempermasalahkan tidak liniernya ijasah mereka terutama guru SD sehingga mereka tidak bisa ikut test PPPK seperti guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, dan SI ini juga tidak bisa ikut test PPPK dan mereka berharap ada kebijakan di tahun 2023 ini untuk diberikan kemudahan mereka untuk mengikuti test PPPK sehingga mereka bisa mendapatkan haknya untuk menjadi PNS juga,” katanya.(Dd)