Gandustv.com, Palembang – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, 15 Agustus 2025, menyisakan gema yang bukan hanya meneguhkan arah kebijakan bangsa, tetapi juga memberi pelajaran moral dan politik yang mendalam. Di tengah atmosfer yang sarat dengan tantangan, beliau menyampaikan dengan lantang.
“Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, mengelola kekayaan kita sendiri, dan menjaga kekayaan bangsa agar tidak bocor ke luar negeri.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tetapi tamparan halus bagi para pemimpin daerah agar selalu mengutamakan kedaulatan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau segelintir elit.
Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang korupsi adalah peringatan keras yang tak bisa diremehkan. Beliau mengakui dengan jujur bahwa korupsi telah menjadi masalah besar yang menyebar di setiap tingkatan pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD. Bukan hanya pengakuan, tetapi juga komitmen nyata. Presiden bersumpah akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan awal 2025 pemerintahannya berhasil menyelamatkan sekitar 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan—uang rakyat yang kini dialihkan untuk kepentingan produktif.
Sikap tegas itu semakin jelas ketika beliau menyatakan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Perusahaan nakal pun tidak akan diberi ruang; aset mereka disita, dan lahan-lahan sawit ilegal seluas 3,1 juta hektar telah dikuasai kembali negara. Begitu pula dengan 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, kini ditertibkan demi kepentingan rakyat.
Sikap keras juga ditunjukkan dalam pesan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dilindungi, termasuk anggota partai Gerindra sendiri. Bahkan, bila ada kader partai yang tersangkut korupsi, Prabowo meminta mereka menjadi justice collaborator. Pesan ini jelas: hukum tidak boleh pandang bulu, dan loyalitas kepada bangsa jauh lebih tinggi dari loyalitas pada kelompok politik.
Suara lantang Prabowo itu sejatinya tidak boleh berhenti di Senayan. Ia harus sampai ke jalan-jalan Palembang, ke ruang sidang peradilan, ke meja penyidikan aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Selatan. Jangan hanya sampai berakhir di meja perundingan gelap ketimbang di ruang peradilan yang terang.
Polisi, jaksa, dan hakim adalah garda terdepan penegakan hukum. Tapi rakyat juga tahu, tidak sedikit perkara yang mandek di meja penyidik, melunak di ruang penuntutan, atau melemah di meja hijau. Ketika koruptor bisa tertawa karena kasusnya dipetieskan, ketika mafia peradilan lebih berkuasa daripada aturan hukum, maka sesungguhnya pengkhianatan terbesar bukan hanya dilakukan oleh koruptor, tetapi juga oleh penegak hukum yang melindungi mereka.
Namun, komitmen seorang presiden tidak akan berarti bila tidak diikuti kesungguhan para pejabat dan aparat penegak hukum di seluruh negeri, termasuk di Sumatera Selatan. Daerah ini tidak asing dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi maupun birokrat. Banyak proyek publik yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru menjadi bancakan oknum. Dari pengelolaan APBD, proyek infrastruktur, hingga BUMD, aroma penyimpangan sering kali tercium.
Sumatera Selatan, dengan kebun sawit, karet, dan tambang batubara yang luas, adalah potret miniatur dari pesan itu. Berapa banyak tanah subur dan sumber daya alam kita yang justru tak memberi kemakmuran bagi rakyatnya? Bukankah sering kita saksikan, alih-alih mensejahterakan, kekayaan ini hanya melahirkan ketimpangan sosial? Pidato Prabowo terasa relevan ketika ia menekankan: “Tugas kita adalah memastikan kekayaan itu kembali kepada rakyat, bukan jatuh ke tangan asing atau elite yang serakah.”
Kekuatan pidato itu juga terasa ketika beliau menyampaikan tekad untuk melindungi lahan pertanian dan kebun rakyat. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia tanah, tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi yang merugikan masyarakat kecil. Di sinilah para pemimpin di Sumatera Selatan seharusnya bercermin—bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk dipamerkan, melainkan amanah untuk melayani.
Lebih dari itu, Prabowo juga mengingatkan tentang pentingnya nasionalisme ekonomi. “Kita tidak boleh lagi menjadi bangsa yang hanya menjual bahan mentah. Kita harus bangun industri kita sendiri, hilirisasi kita sendiri, dan tenaga kerja kita sendiri harus sejahtera,” tegasnya. Apakah Sumsel berani menjawab tantangan itu? Atau justru tetap terjebak pada pola lama yang menjadikan rakyat sekadar penonton di atas tanahnya sendiri?
Prabowo juga menyampaikan kisah nyata tentang bagaimana ia turun langsung memastikan agar kebun rakyat dan tambang negara tidak lagi dieksploitasi secara liar. Itu adalah simbol kepemimpinan yang hadir, bukan sekadar menunggu laporan. Dari sini kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan yang gemar beretorika di panggung politik lokal, tetapi yang mampu menghadirkan solusi konkret di lapangan.
Refleksi dari pidato kenegaraan ini sejatinya adalah panggilan moral bagi para pemimpin di Sumsel: jangan arogan, jangan hanya sibuk membangun pencitraan, apalagi berlomba-lomba memperkaya diri. Kerendahan hati dan keberpihakan pada rakyat adalah ujian sejati seorang pemimpin. Karena sebagaimana ditegaskan Prabowo: “Kekuasaan itu bukan milik kita, tapi titipan rakyat. Dan rakyatlah yang akan menilai, apakah kita layak atau tidak untuk tetap dipercaya.”
Oleh: Adv. Idasril Firdaus Tanjung, SE., SH., MM., MH.
Ketua Dewan Kehormatan Federasi Advokat Republik Indonesia Sumsel (FERARI)
Dari Podium Jakarta ke Jalan Palembang: Pidato Prabowo Harus Menggugah APH Sumsel












