BERITA  

Demo Mintak Bupati Mura Mundur,Terkesan like an dislike


Gandustv.com, MUSI RAWAS – Aksi unjuk rasa secara damai yang dilakukan oleh Koalisasi Trisula dan Anti Korupsi (Kanti) berlangsung pada Kamis (8/12) di kantor Bupati Kabupaten Mura.

Guna menuntut Bupati agar segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin Kabupaten Mura,selain itu ada dua poin tuntutan koalisi Trisula dan Kanti yakni, mendesak DPRD Kabupaten Musi Rawas agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi lainnya untuk penyeimbang dari kekuasaan Bupati Mura dalam menjalankan pemerintahan.

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oknum Bupati Mura dalam menjalankan tugasnya yakni mensejahterakan rakyat.

Kemudian, mendesak Bupati Mura agar dapat mengambil kebijakan untuk menstabilkan roda pemerintahan yang dipandang gagal dalam memenuhi janji politik yang telah dicanangkan.

Koordinator Aksi, Pendi menyampaikan, aksi hari ini merupakan murni hasil pantauan Trisula dan Kanti atas kinerja Bupati, tidak ada unsur politik dalam aksinya tersebut.

“Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, sehingga aksi hari ini, kami mengusung tema ‘rapot merah, desak Bupati Mura, Hj Ratna Machmud mundur,” kata Pendi.

Pendi menjelaskan, beberapa hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya OPD yang kini di pimpin oleh Pelaksana tugas (Plt). Dia menilai ada unsur kesengajaan, agar Bupati bisa menguasai anggaran atau komposisi di dinas secara penuh.

“Bahkan mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) hingga beberapa Kepala Dinas, bahkan ada beberapa OPD yang jabatan Plt lebih dari 2-3 tahun. Hal ini tentu menabrak aturan yang ada,” ungkapnya.

Dikatakan Pendi, padahal sesuai aturan yang diketahuinya, bahwa jabatan Plt hanya untuk 3 bulan dan bisa diperpanjang 2 kali, artinya hanya 6 bulan paling lama. Kalau lebih dari itu, artinya orangnya harus diganti.

“Kenapa banyak OPD yang dijabat Plt, menurut kami, Bupati ini mau melakukan penguasaan secara absolut atau mutlak. Karena 2 yang tidak bisa dilakukan Plt yakni pengelolaan anggaran dan menggunakan komposisi yang ada,” jelasnya.

Dilanjutkan Pendi, Kabupaten Mura ini kaya akan sumber daya alam. Menurutnya, Bupati saat ini, adalah Bupati yang pekak, tuli dan bisu karena tidak peka dengan keluhan di masyarakat.

“Melihat kinerja Bupati ini, kami memberikan rapot merah, atau tidak becus mengurus Kabupaten Mura. Jadi kami mendesak Bupati mundur dari jabatannya,” ungkapnya.

Pendi juga menilai, bahwa Bupati sangat memaksakan untuk mencapai visi dan misinya. Seperti halnya pengadaan ambulance gratis, berdasarkan informasi diterima bahwa ada yang menggunakan APBD ada juga yang menggunakan Dana Desa (DD). Artinya kalau benar, Bupati hanya mendompleng.

“Kemudian, banyak kepala dinas yang mundur, padahal harusnya banyak orang berebut menjadi kepala dinas,” tegasnya.

Sementara itu, Sancik dari Koalisi Kanti menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga kedepan ada perubahan atas kebijakan Bupati.

“Sudah 2 tahun ini, Bupati menjabat. Kami menilai, Bupati ini tidak becus mengurus Kabupaten Mura. Terbukti, banyaknya jabatan Plt di OPD, kami menilai ada indikasi unsur kepentingan pribadi. Kami minta Bupati turun, lakukan suatu perubahan,” katanya.

Setelah kurang lebih satu jam menyampaikan aspirasinya, hingga kemudian massa aksi ditemui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mura, Dodi Irdiawan.

Namun, karena massa yang menuntut untuk bertemu langsung Bupati Mura, ternyata hanya akan diwakilkan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mura, Ali Sadikin, dan massa pun menolaknya dan memilih membubarkan diri.

Demo Koalisi Trisula dan Anti Korupsi yang menuntut Bupati Mura Hj Ratna Machmud mundur dari jabatannya direspon oleh Forum Dulur Behame (FGD) Mura sebagai tuntutan yang tidak berdasar dan terkesan karena faktor like an dislike.

“ Jangan Terlalu gampang demo nuruni Bupati, demo juga 11 orang dan ada juga mereka yang tinggal di Lubuklinggau bukan di Musi Rawas, Mereka demo tidak ada data dan terlalu dini mau demo nuruni Bupati,”tegas Tamrin Hasan,(11/12).

Tamrin Hasan mempertanyakan dasar dari pendemo yang menurutnya hanya terdiri dari 11 orang tersebut, yang menuntut Bupati Mura mundur, sementara faktanya Musi Rawas mengalami pembangunan yang sangat pesat diusia kepemimpin Ratna Machmud-Suwarti yang baru satu tahun delapan bulan.

“ Jabatan Bupati satu periode itu harusnya lima tahun dan sekarang baru berjalan satu tahun delapan bulan, apa kita tidak melihat Pemerintah Musi Rawas berjuang ditengah waktu yang singkat dan anggaran yang minim untuk memenuhi janji politik yang tertuang didalam sembilan program prioritas,”cetus Tamrin.

pendemo tersebut tidak memiliki data yang valid dan tidak bisa merasakan kemajuan pembangunan yang pesat di bumi Lan Serasan Sekantenan.

” Urusan jalan sudah terealisasi coba lihat di Megang Sakti, Durian Remuk, Simpang Gegas, Sumber Harta, Muara Kelingi dan di tempat lain, sudah terealisasi, terus bantuan seragam sekolah, santunan kematian, bantuan pondok pesantren, ambulan desa, semuanya terealisasi nyata di depan mata, kemudian lihat di desa desa sudah ada rumah Tahfidz Qur’an, coba mereka (pendemo) tanya ke masyarakat Musi Rawas apakah janji politik Ratna terealisasi atau tidak,”papar Tamrin.

Tamrin berharap semua elemen masyarakat Musi Rawas dapat bergandengan tangan mendukung Pemkab Mura merealisasikan visi dan misi Mura Mantab.

” Agar dapat terwujud dengan baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Mura,”harap Tamrin.(Rls/Nain)