BERITA  

Isu Plagiasi Calon Direktur Polsri: Tantangan Integritas Dunia Pendidikan

Gandustv.com, Palembang – Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) untuk periode 2024-2028 menghadapi sorotan tajam terkait dugaan plagiasi yang melibatkan ketiga calon. Ade Indra Chaniago, M.Si, seorang pengamat pendidikan, mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan yang menyoroti kemungkinan plagiasi oleh calon tersebut.

“Pertanyaannya, ada apa kok bisa orang yang diduga melakukan plagiasi sebagaimana yang dilaporkan oleh salah satu LSM kenapa bisa lolos? Ini mencoreng dunia pendidikan khususnya dunia kampus,” ujar Chaniago pada Selasa, 23 Januari 2024.

Chaniago menjelaskan bahwa plagiasi merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelaku plagiat, terutama di lingkungan akademik.

“Plagiarisme ini persoalan serius di dunia pendidikan. Jika terbukti karya ilmiah yang dihasilkan merupakan plagiat, maka siapa pun orangnya dapat dikenakan sanksi pencabutan gelar akademik, vokasi, dan profesi,” tambah Chaniago.

Pentingnya menjaga integritas akademik tidak hanya sebatas penegakan hukum. Chaniago berharap agar dunia kampus tidak dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu dan mengingatkan bahwa kampus seharusnya menjadi tempat mulia untuk berbagi ilmu, bukan untuk memperkaya diri.

Sebelumnya, Pemilihan Direktur Polsri dikritik karena diduga terdapat cacat hukum akibat adanya plagiasi yang dilakukan oleh calon Direktur, yaitu Ahmad Zamheri, ST., MT, Azwardi, ST., MT, dan Dr. Indri Ariyanti, SE, M.Si. Indikasi plagiasi ini diungkap dalam surat pengaduan oleh Harsono Gibran, Koordinator LSM KKN, kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.

Isu ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam proses pemilihan pimpinan institusi pendidikan dan menegaskan bahwa dunia kampus harus tetap menjadi tempat yang disucikan, dijauhkan dari politisasi dan kepentingan tertentu yang dapat merusak esensi pendidikan.