Lanskap Meranti – Harapan di Persimpangan Jalan Kolaborasi Multipihak Mencari Jalan Selamatkan Benteng Terakhir Biodiversitas Sumatera

Gandustv.com, Palembang – PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menggelar seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Peluang Pengelolaan Hutan di Lanskap Meranti–Harapan menuju Model Kolaboratif yang Responsif terhadap Perubahan Ekologis dan Sosial” di Hotel Aston Palembang, Selasa (16/12/2025).

Forum ini menjadi ruang konsolidasi penting di tengah meningkatnya tekanan terhadap sisa hutan hujan dataran rendah di lanskap Meranti–Harapan, salah satu kawasan dengan nilai ekologis tertinggi di Sumatera Selatan sekaligus benteng terakhir biodiversitas Sumatera bagian selatan.

Jantung Ekologi yang Terus Terdesak

Lanskap Meranti–Harapan merupakan hutan hujan tropis dataran rendah yang berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekologis regional. Kawasan ini menjadi habitat utama spesies kunci seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), sekaligus berfungsi sebagai koridor ekologis yang menjaga konektivitas antarblok hutan yang kian terfragmentasi.

Di dalam lanskap ini terdapat areal PBPH Restorasi Ekosistem (RE) yang dikelola PT REKI dengan luas sekitar 98.013 hektare, atau 26 persen dari total lanskap Hutan Harapan seluas 371.054 hektare. Sebanyak 52 persen lanskap tersebut termasuk dalam ekoregion Jambi–Musi–Kuantan yang telah dikategorikan critically endangered akibat kehilangan tutupan hutan lebih dari 70 persen sejak 1980.

Tantangan Multidimensi, Tak Bisa Diselesaikan Parsial

Direktur PT REKI, Adam Aziz, menegaskan bahwa tantangan pengelolaan hutan di lanskap Meranti – Harapan bersifat multidimensi meliputi aspek ekologis, sosial, ekonomi, hingga tata kelola.

“Masalah yang kompleks ini tidak mungkin diselesaikan secara parsial atau sektoral. FGD ini kami gagas untuk menyerap perspektif multipihak agar lahir kerangka kerja yang integratif, adaptif, dan kolaboratif,” ujar Adam.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemegang PPKH, pemegang PBPH, masyarakat, akademisi, serta organisasi non-pemerintah. Melalui kolaborasi tersebut, data, persepsi, dan prioritas kebijakan dapat diselaraskan, sekaligus mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman lapangan.

“Tujuannya bukan hanya menjaga fungsi ekologis, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat sekitar hutan,” tambahnya.

Tekanan Jalan Tambang dan Fragmentasi Habitat

Salah satu isu paling krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah meningkatnya tekanan antropogenik akibat pembangunan jalan produksi tambang yang membuka akses ke dalam kawasan hutan. Jalan tersebut mempercepat perambahan, okupasi lahan, serta konversi hutan, terutama di wilayah perbatasan administratif Sumsel dan Jambi.

Deforestasi di Hutan Harapan sepanjang 2018–2025 tercatat mencapai 638,7 hektare, atau rata-rata 79,8 hektare per tahun. Fragmentasi ini memicu edge effect, menyempitkan ruang jelajah satwa, menurunkan daya dukung habitat, dan meningkatkan risiko konflik manusia dan satwa.

Ancaman khusus disoroti dari pembangunan jalan tambang oleh PT MBJ sepanjang 34 kilometer, yang disebut telah memfragmentasi habitat hingga 3.000 hektare.

“Dengan adanya akses jalan MBJ, kami pesimis kawasan akan aman. Di bawah peta itu sudah banyak berubah menjadi kebun sawit,” ungkap Bambang Hutoyo dari KPH Meranti.

Fragmentasi tersebut juga memutus koridor satwa, memicu genangan yang mematikan vegetasi dipterocarpaceae, serta mempermudah aktivitas ilegal seperti perambahan, pembalakan liar, dan perburuan.

Strategi Tiga Pilar Pengelolaan PT REKI

Site Manager PT REKI, Dewa Gumay, memaparkan bahwa pengelolaan kawasan Meranti – Harapan dilakukan melalui tiga pilar utama Kelola Kawasan, Kelola Sosial, dan Kelola Ekonomi.

Kelola Kawasan mencakup pengamanan hutan dari aktivitas ilegal, penguatan patroli dan sistem monitoring, penegasan batas dan zonasi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga mitigasi risiko bencana seperti kebakaran dan banjir.

Kelola Sosial difokuskan pada penguatan kelembagaan masyarakat, pendidikan konservasi, penyelesaian konflik secara dialogis, serta mendorong peran masyarakat sebagai mitra perlindungan hutan.

Sementara Kelola Ekonomi diarahkan pada pengembangan mata pencaharian berkelanjutan melalui agroforestri, penguatan HHBK, insentif ekonomi hijau, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Perspektif Pemerintah Penyangga Iklim dan Target FOLU Net Sink 2030

Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Kabid Perlindungan Hutan dan KSDAE Dr Syafrul Yunardy menegaskan bahwa lanskap Meranti – Harapan adalah satu kesatuan ekologis dengan Hutan Harapan sebagai intinya.

Berbagai inventarisasi mencatat keberadaan 307 jenis burung, 64 mamalia, 123 ikan, 126 amfibi, 71 reptil, serta sekitar 728 jenis pohon, termasuk spesies bernilai ekonomi seperti jelutong, bulian, tembesu, dan keruing.

“Lanskap ini memiliki kapasitas simpan karbon yang tinggi dan sangat strategis mendukung target FOLU Net Sink 2030. Kehilangan tutupan hutan bukan hanya ancaman biodiversitas, tetapi juga memperparah krisis iklim,” ujar Syafrul.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan hutan yang mengabaikan dimensi sosial berisiko melahirkan konflik berkepanjangan dan justru melemahkan upaya konservasi.

Koridor Satwa Menjahit Kembali Lanskap yang Terbelah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel menyoroti urgensi perlindungan satwa liar melalui pembentukan koridor ekologis. Sumsel tercatat memiliki 8 kantong habitat gajah dan 8 kantong habitat harimau, namun sebagian besar terisolasi akibat alih fungsi lahan.

Sebagai solusi, BKSDA bersama para pihak menginisiasi Koridor Satwa Meranti – Dangku seluas 206.946,51 hektare, yang diusulkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan dikelola melalui forum multipihak sejak 2020.

“Tanpa konektivitas, populasi satwa terancam penurunan genetik dan konflik dengan manusia,” tegas perwakilan BKSDA.

Menuju Model Lanskap Berkelanjutan

Kajian sosial-ekologis Universitas Sriwijaya mengungkap dampak serius efek tepi, mulai dari perubahan mikroklimat, meningkatnya risiko kebakaran, hingga menyusutnya habitat inti satwa. Rekomendasi ilmiah mencakup restorasi koridor selebar 300–500 meter, reforestasi tepi hutan, serta pemulihan konektivitas hidrologi.

Sebagai wujud konkret kolaborasi, Living Lab Hutan Harapan diluncurkan sebagai platform integrasi riset, inovasi sosial-ekologis, dan kebijakan berbasis data.

Di penghujung FGD, Adam Aziz mengapresiasi komitmen para pihak yang terbangun dan berharap kesepakatan tidak berhenti di forum, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata di tingkat tapak.

“Harapan kami, hasil pertemuan ini menjadi pertimbangan kebijakan di level yang lebih tinggi dan melahirkan tindakan kolaboratif yang berkelanjutan,” ujarnya.

FGD ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, hingga komunitas masyarakat sipil. Seluruh pihak sepakat menjadikan lanskap Meranti – Harapan sebagai model pengelolaan lanskap berkelanjutan bukan hanya untuk menyelamatkan hutan, tetapi juga menjaga masa depan biodiversitas dan kehidupan manusia di Sumatera.