BERITA  

Pencemaran Lingkungan di Rawas Ilir : SPL Konsisten Tuntut Cabut Izin Pertambangan PT Gorby Putra Utama

Gandustv.com,Palembang. Terkait Surat Serikat Peduli Lingkungan (SPL) Palembang–Indonesia nomor 132/SPLP/IX/2023 perihal cabut izin pertambangan PT Gorby Putra Utama di Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah dilayang pada bulan September lalu mendapat respon dari Perhimpunan Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya (BAHARI).

Respon yang datang dari lembaga BAHARI dimaksud dinilai mengelitik oleh SPL. Karena menurut Sekretaris Jendral SPL, Jendra Satya menuturkan bahwa pernyataan yang disampaikan dari kawan-kawan BAHARI tidak memiliki standing position yang jelas.
“Sebenarnya kami malas untuk berkomentar, karena posisi BAHARI itu sebagai apa, humas PT Gorby kah? Atau LSM binaan PT Gorby kah?” tanya Jendra

Jendra juga menyerukan kepada PT GPU agar bersikap kesatria untuk berkomunikasi dan membuka dokumen sebagai bukti otentik terkait upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan di wilayah tambangnya, bukan sebaliknya seperti ini, mengunakan tangan masyarakat sipil untuk menangkis dan menyerang pelaporan kami.
“Perusahaan modern saat ini seharusnya jangan bermental Voc Belanda, politik belah bambu. Peran kami ini adalah peran serta masyarakat, itu diatur dalam undang-undang, jadi jangan main adu rakyat dengan rakyat”. Tegas Jendra.

Dikatakan dalam rilis bantahan berita SPL terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT GPU, Sekjend SPL dengan santai menjawab jika Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) itu hanya seputar pencairan dana CSR atau proposal, tetapi fakta lahan warga yang terpapar pencemaran limbah perusahaan tidak diganti rugi, dimana tangung jawab lingkungan dan sosialnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang 40/2007.
“Hasil investigasi kami dan juga sudah tersiar luas persoalan ganti rugi lahan warga yang belum dibayarkan oleh PT. Gorby, jadi jika perkara TJSL hanya seputar CSR, dan duit CSR hanya digelontorkan ke beberapa LSM saja, jelas nanti kita juga akan surati Kejati Sumsel agar mengaudit CSR PT. Gorby”. Tegasnya

Berikutnya terkait dengan berbagai macam nomor-nomor perizinan PT. Gorby Putra Utama yang dipaparkan LSM BAHARI pun dijawab SPL dengan santai.
“Kita tidak sedang bertanya nomor perizinan PT. Gorby, namun kita sedang berjuang agar perizinan PT. Gorby dicabut, karena debu parikulat berterbangan sehingga menganggu pernapasan masyarakat sekitar dan pencemaran dimaksudkan sudah memapar sumber air dan air hamparan terlihat dengan adanya perubahan warna/pigmen dan bahkan sungai putih menuju Sungai Tanjung kini sudah tidak mengalir akibat terpapar limbah, inilah salah satu kenapa kita harus mengugat PT. Gorby” terang Sekjend SPL

Maka dalam kesempatan ini, SekJend SPL berharap kepada semua komponen masyarakat dan pemerintah agar sadar akan bahaya krisis lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang yang berada di Rawas Ilir tersebut, apalagi Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dalam pengelolaan lingkungan hidupnya tidak baik.
“Pada prinsipnya kita tidak menolak keberadaan PT. Gorby, kami siap saja untuk membackup dan mendukung program program kerja upaya pengelolaan lingkungan di lingkungan beroperasinya PT. Gorby tersebut, namun kami tetap ada barometer, sederhana saja, jika proper baik maka kita akan dukung, tapi jika propernya buruk kita hajar, karena proper adalah barometer dari tindak kejahatan perusahaan terhadap lingkungan”. Tutup Sekjend Jendra.