Gandustv.com, PALEMBANG — Polda Sumsel dalam hal ini dikuasakan kepada Bidkum Polda Sumsel untuk menghadapi Gugutan Praperadilan yang diajukan oleh sdr SUHAIMI yang menggugat Kasat Reskrim Polres Banyuasin Termohon I,Kapolres Banyuasin Termohon II, Kapolda Sumsel Turut Termohon I dan Kapolri Turut Termohon II berdasarkan Register perkara dengan Nomor Register Perkara : 25/PID.PRA/2022/PN.PLG.
Dimana Team Advocad Bidkum Polda Sumsel yang diberikan Kuasa untuk mendamping gugatan Praperadilan dari SUHAIMI tersebut yang diPimpin langsung oleh Kabidkum Polda Sumsel KOMBESPOL JANSEN SITOHANG,SIK.,MH beserta TEAM ADVOCAD BIDKUM POLDA SUMSEL telah MEMENANGKAN gugatan praperadilan tersebut.
KOMBESPOL JANSEN SITOHANG,SIK.,MH menjelaskan adapun Objek dari tuntutan praperadilan dari SUHAIMI terkait dari masalah hukum yang dihadapinya yakni Sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana nya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
KOMBESPOL JANSEN SITOHANG,SIK.,MH kembali menjelaskan dengan telah didaftarkan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang dan sudah tercatat dan teregister,dengan telah diberikan surat Kuasa hukum untuk mendampingi gugatan praperadilan tersebut dimana proses sidang praperadilan tersebut berjalan beberapa kali sidang untuk baik Termohon maupun Pemohon menampilkan barang bukti yang dimiliki.
Setelah beberapa kali menjali sidang praperadilan tersebut KOMBESPOL JANSEN SITOHANG,SIK.,MH menyatakan “Alhamdulillah” Polda Sumsel dalam hal yang dikuasakan kepada Bidkum Polda Sumsel MEMENANGKAN Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh sdr SUHAIMI di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register : 25/PID.PRA/2022/PN.PLG.
Adapun Amar putusan hakim dari gugatan praperadilan tersebut yakni “Tindakan Termohon ( Kasat Reskrim Polres Banyuasin Termohon I,Kapolres Banyuasin Termohon II, Kapolda Sumsel Turut Termohon I dan Kapolri Turut Termohon II ) adalah benar dan sah menurut Hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.perlu dijelaskan kepada para Pemohon ( sdr SUHAIMI )berdasarkan PERMA No.4 Tahun 2016 pasal 2 ayat(2) bahwa pemeriksaaan sidang praperadilan terhadap permohonan Pemohon ( sdr SUHAIMI ) hanya menilai dari aspek formil dan bukan materiil,dan penghentian penyidikan bukanlah merupakan ranah praperadilan karena Pemohon telah berbohong dalam permohonan gugatan mereka tentang penghentian penyidikan karena Pemohon hanya menunjukan 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/98.e/VIII/Res.1.2/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022 Tidak dapat mematahkan alat bukti yang dimiliki oleh para Termohon sehingga perkara ini telah diputus oleh Hakim dengan amar putusan MENOLAK PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (SUHAIMI) UNTUK SELURUHNYA DAN MENGHUKUM PEMOHON PRAPERADILAN UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA SEJUMLAH NIHIL.
Lebih lanjut KOMBESPOL JANSEN SITOHANG,SIK.,MH menjelaskan Dengan dimenangkannya Gugatan praperadilan tersebut maka untuk menghindari gugatan serupa agar para Termohon setelah mendapatkan Relaas panggilan sidang praperadilan dari pengadilan Negeri hendaknya segera membuat surat permohonan bantuan hukum untuk didampingi Penasehat Hukum dari Bidkum Polda Sumsel.(Jf)
Polda Sumsel Memenangkan Gugatan Prapradilan SUHAIMI












