Gandustv.com, MUSI RAWAS – Beberapa tahun yang lalu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Mura,belum memiliki penghasilan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Daerah.
Oleh sebab itu guna meningkatkan PAD di Kabupaten Mura,Satpol PP Damkar telah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2022 tentang untuk retrebusi proteksi masakallah kebakaran.
Kepala Satuan (Kasat) Pol PP dan Damkar Kabupaten Mura Dian Candra (25/11) mengatakan memenag di tahun-tahun sebelumnya Damkar tidak memiliki kontribusi dalam penghasilan PAD Daerah.
Namun di tahun 2023 mendatang bidang Damkar Kabupaten Mura,telah memiliki kontribusi sendiri untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mura.
Pasalnya di tahun 2022 ini pihak Satpol PP dan Damkar,telah mengajukan Perda tentang untuk pemungutan retrebusi proteksi masakallah kebakaran.
” Dan usulan perda itu sekarang ini masih di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura guna dipersetujuhkan menjadi perda PAD Daerah,”kata Kasat.
Lanjutnya lagi setelah perda itu disetujui oleh DPRD,maka Satpol PP dan Damkar tidak berjalan sendiri melainkan melibatkan pihak BPRD yang paham soal perpajakan.
Kemudian mulai tahun 2023 nanti pihak Damkar akan mengadakan pemungutan diseluruh prusahaan maupun perkantoran pemerintahan.
Yang sudah memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR),yang bertujuan guna meningkatkan kontribusi PAD di Kabupaten Mura.
Misalnya kalau diperlukan APAR dan Hidrat di prusahaan atau perkantoran pemerintahan tersebut seberat 3 Kilo Gram (Kg),maka dipungut biaya sebesar Rp 25.000,'(Dua Puluh lima Ribu Rupiah).
Jika melebih dari 3 Kg selanjutnya akan dipungut biaya sebesar Rp 40.000,'(Empat Puluh Ribuh Rupiah) pertahunnya,apabilah dalam satu kantor maupun prusahaan ada 3 hingga 4 sarana alat proteksi kebakaran.
” Karena semua komponen yang mengunakan jaringan listrik akan dipungut biaya,sehingga dalam kontribusi PAD Daerah dari Damkar Kabupaten Mura bisah mencapai Rp 100 juta rupiah pertahunnya,” jelas Kasat.
Ia menyampaikan jika perda disetujui dalam pembahasan DPRD Kabupaten Mura,pihaknya sudah memberikan surat edaran ke setiap perusahaan maupun perkantoran pemerintahan.
” Untuk itu di tahun 2023 pihak Damkar sudah mulai memberikan himbauan maupun sosialisasi,setelah itu baru akan diadakan pemungutan biaya retrebusi,”terang Kasat.(Nain)
Tingkatkan PAD Satpol PP dan Damkar Mura,Usulkan Perda Retrebusi APAR












