BERITA  

Tokoh Pendidikan Tanggapi Kejanggalan Penjaringan Calon Ketua PGRI Sumsel

Gandustv.com, Palembang – Proses penjaringan calon Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Konferensi Provinsi (Konprov) tahun ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Isu rekayasa tata tertib pemilihan yang diduga bertujuan untuk memunculkan calon tunggal menjadi sorotan serius. Beberapa anggota PGRI dan pengamat pendidikan di Sumsel menyatakan bahwa tata tertib tersebut justru menghalangi pendaftaran calon lain yang didukung mayoritas anggota PGRI.

Salah satu pengurus PGRI yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa tata tertib pemilihan seharusnya tidak boleh menghalangi hak anggota untuk mencalonkan diri. “Ini adalah organisasi swadaya yang dibangun oleh dan untuk para guru dengan iuran dari guru. Oleh karena itu, tata tertib Pemilihan Ketua PGRI tidak boleh menghalangi anggota aktif maupun pasif untuk mencalonkan diri,” ungkapnya.

Kritik Terhadap Panitia Pemilihan
Riza Fahlevi, Analisis Kebijakan Utama Bidang Pendidikan sekaligus anggota PGRI Sumsel, juga mengkritik proses ini. Ia menyayangkan jika Konprov PGRI Sumsel hanya menghasilkan calon tunggal. “Seharusnya pemilihan Ketua PGRI Sumsel mampu merangkul semua anggota. Ini adalah organisasi profesi yang harus memberikan contoh baik. Jadi, siapa saja yang ingin mencalonkan diri harus diberi kesempatan, jangan dihalangi,” tegasnya.

Riza juga menambahkan bahwa tata tertib yang tidak transparan ini bertentangan dengan semangat demokrasi. “PGRI bukan milik pribadi. Tata kelola organisasi ini harus sesuai dengan AD/ART dan mengutamakan inklusivitas,” ujarnya.

Indikasi Mematikan Hak Calon Lain
Pengamat pendidikan Dr. Wijaya juga menilai munculnya calon tunggal dalam Konprov PGRI Sumsel sebagai langkah yang membatasi hak calon lain. “Pemilihan Ketua PGRI seharusnya dilakukan secara terbuka dengan mengundang semua pihak yang ingin mencalonkan diri. Ini penting untuk memastikan organisasi dipimpin oleh orang yang terbaik berdasarkan pilihan mayoritas,” jelasnya.

Menurutnya, jika tata tertib dibuat tanpa sosialisasi dan konsultasi yang memadai, ini menjadi indikasi pelanggaran prinsip demokrasi organisasi. “PGRI bukan organisasi milik pribadi, melainkan milik para guru. Kesempatan mencalonkan diri harus diberikan secara adil kepada semua anggota,” tambahnya.