BERITA  

Wali Murid SMA Negeri 19 Palembang Tidak Merasa Dirugikan Oleh Mantan Kepala SMA Negeri 19 Palembang ( H.Slamet M.Pd )

Gandustv.com, Palembang – Wali Murid SMA Negeri 19 Palembang Tidak Merasa Dirugikan Oleh Mantan Kepala SMA Negeri 19 Palembang ( H.Slamet M.Pd ) soal uang sumbangan komite yang lagi kasus nya ada di kejaksaan negeri palembang.

Hal ini disampaikan oleh wali murid (AT) pada saat menjemput anak nya di sekolahan mengatakan sumbangan uang komite itu tidak ada masalah asal uang tersebut dipergunakan seutuhnya untuk membangun sekolah dan bukan semata-mata untuk kepala sekolah,dan ternyata uang sumbangan komite itu dikeluarkan ada bukti untuk membangun sekolah,contoh menimbun lahan dan pembangunan untuk parkir ,merehab pagar sekolah,memperbaiki plafon, dan ada 4 kegunaan uang komite yang lain yaitu :
1.Kbm Kurikulum
2.Kesiswaan
3.Sarana
4.Humas.

Dari sumbangan uang komite ini saya dan wali murid lain nya tidak merasa keberatan atau di paksa untuk membayar nya,karena sumbangan uang komite ini juga digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak,jadi kami tidak khawatir lagi dan tidak lagi memikirkan kegiatan ektrakurikuler yang di minati oleh anak-anak didik SMA Negeri 19 palembang.”tambahnya”.

Harapan saya dan wali murid lain nya agar kasus pak slamet di kejaksaan negeri ini di hentikan atau ditutup karena dari seluruh wali siswa tidak ada yang merasa dirugikan atau keberatan karena dana sumbangan tersebut digunakan dibangun untuk sekolahan.”tutupnya”.

Praktisi Hukum suryaden SH saat di wawancarai di kantor nya memberikan pandangan bahwa sejauh ini kan ada rilis dari kejaksaan negeri palembang sedang proses penyelidikan,artinya itu sudah mengarah tersangka,tapi karena ini mengenai dana sumbangan uang komite itu artinya bukan uang negara yang digunakan oleh sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan tim nya.

Karena ini bukan dana negara untuk diarahkan korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara belum bisa dikatakan seperti itu menurut suryaden,tapi kalau diarahkan ke pidana umum bisa iya juga bisa tidak,karena ini menyangkut dana komite sekolah harusnya proses penyidikannya ke umum bukan ke pidsus artinya bukan di arah kan ke korupsi dan itu juga harus dibuktikan dahulu ada tidak penyimpangan disana atau penggelapan dana komite dan kalau tidak ada tidak bisa dilanjutkan ke proses hukum.

Harapan nya mengenai kasus ini pihak kejaksaan harusnya objektif saja,kalau memang tidak ada unsur korupsi jangan di lanjutkan,tapi silahkan proses hukum yang lain ada indikasi nya.”tutupnya.(Isgon)